Saturday, December 8, 2012

Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin (Sejarah kelas 9)


INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
Timeline
                    UUDS ’50                              UUD ‘45                   UUD ‘45                     UUD ‘45
        Liberal                    Terpimpin                  Orde Baru                Reformasi
è Tahun 1950-1959
è Berlakunya kabinet parlementer (Menteri-menteri bertanggungjawab kpd Perdana Menteri)
è Banyak partai politik
è Memiliki partai oposisi (partai yang tidak ikut serta dalam kabinet)
è Berakhir sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959

è Prestasi politik:
o   Pemberlakuan system multipartai
o   Penyelenggaraan pemilu yang demokratis
è Kemelut politik:
o   Kabinet yang berganti-ganti
o   Perdebatan berkepanjangan dalam Konstituante

A.   Sistem Multipartai
§  Atas usul Badan Pekerja KNIP: maklumat pada 3 November 1945 à pembentukan partai-partai politik
§  Berlaku kabinet parlementer (memerintah melalui perimbangan kekuasaan dlm parlemen)
§  Berkembang sejak pengakuan kedaulatan (terutama saat bubarnya RIS)

§  Positif:
Ø  Menghidupkan suasana demokratis.
Ø  Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar.
Ø  Menempatkan kalangan sipil sbg pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan.
§  Negatif:
Ø  Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri.
Ø  Ada kecenderungan persaingan tidak sehat à saling menjatuhkan

B.   PEMILU
§  Penyebab:
Ø  Partai politik belum tampil sbg penyalur kehendak rakyat à orang dalam parlemen bukan wakil rakyat, tapi wakil partai.
Ø  Kesadaran menciptakan demokrasi yang sejati.
§  Persiapan oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I à Mei 1954
§  Dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap
§  Tahap pertama     : 29 September 1955 à Anggota DPR
§  Tahap kedua         : 15 Desember 1955 à Anggota Konstituante
§  Diikuti oleh 39 juta rakyat Indonesia à Pemilu paling demokratis karena tanpa politik uang dan tekanan, tertib dan disiplin
§  Hasil Pemilu:
Ø  Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)
Ø  Partai Nasional Indonesia (PNI)
Ø  Nahdlatul Ulama (NU)
Ø  Partai Komunis Indonesia (PKI)

§  DPR (272 kursi)
Ø  Masyumi   : 60 kursi
Ø  PNI             : 58 kursi
Ø  NU             : 47 kursi
Ø  PKI             : 32 kursi
Ø  Partai lain : 75 kursi
§  Konstituante (520 kursi)
Ø  PNI             : 119 kursi
Ø  Masyumi   : 112 kursi
Ø  NU             : 91 kursi
Ø  PKI             : 80 kursi
Ø  Partai lain : 118 kursi

C.    Kabinet-kabinet
§  Kabinet Natsir (Sept ’50 - Maret ’51)
Ø  Kabinet koalisi (didominasi o/ Masyumi)
Ø  Prokernya : membentuk DPRS & DPRDS
Ø  Diganti krn gagal dlm perjuangan Irian Barat,  mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP No. 39
§  Kabinet Sukiman (Apr ’51 – Apr ’52)
Ø  Kabinet koalisi PNI dan Masyumi
Ø  Nasionalisasi de Javasche Bank
Ø  Penyelenggaraan pemilu secepatnya untuk DPR, DPRD & Konstituante
Ø  Pelepasan 950 tapol
Ø  Penumpasan PKI dan faham komunis
Ø  Diganti karena:
o   Penandatanganan MSA
o   gagal dlm pembebasan Irian Barat
o   PNI dan Masyumi menarik dukungan
§  Kabinet Wilopo (Apr ’52 – Juni ’53)
Ø  Zaken Kabinet: terdiri atas pakar yg ahli dlm bidangnya
Ø  Proker: politik luar negeri bebas aktif
Ø  Separatisme di berbagai daerah
Ø  Diganti karena :
o   Gerakan separatis
o   Peristiwa 17 Oktober 1952
o   Peristiwa Tanjung Morawa
§  Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli ’53 – Juli ’55)
Ø  Pembentukan Panitia Pemilu Pusat
Ø  Menetapkan tgl pelaksanaan pemilu
Ø  Pengangkatan menhan Iwa Kusumasumantri
Ø  KAA tahun 1955
Ø  Pertentangan sipil dan militer (AD)
§  Kabinet Burhanuddin Harahap (Agst ’55 – Maret ’56)
Ø  Pelaksanaan Pemilu I untuk DPR dan Konstituante
Ø  Pembubaran Uni Indonesia-Belanda
Ø  Pengendalian inflasi
Ø  Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah
§  Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret ’56 – Maret ’57)

Ø  Koalisi Masyumi, PNI dan NU
Ø  Perjuangan Irian Barat
Ø  Pembentukan daerah otonom
Ø  Pembentukan dewan militer di Sumatra dan Sulawesi
Ø  Program REPELITA (’56 – ’61)
o   Ada barter gelap
o   Instabilitas politik th ‘57
o   Ketegangan antara pusat dan daerah
Ø  Politik Bebas Aktif
Ø  Pembatalan KMB
Ø  Bubar karena:
o   Gerakan separatis di daerah
o   perbedaan pendapat antara TNI dgn Masyumi
o   Mundurnya menteri-menteri Masyumi

§  Kabinet Karya/Djuanda (Apr ’57 – Juli ’59)

Ø  Zaken Kabinet
Ø  Program Panca Karya/Kerja
Ø  Pembentukan dewan Nasional
Ø  Normalisasi hub. dgn Malaysia
Ø  Pembatalan KMB
Ø  Pengembalian Irian Barat
Ø  Mempercepat pembangunan
Ø  Bubar karena dikeluarkannya Dekrit Presiden

D.   Konstituante
§  Tugas: merumuskan UUD pengganti UUDS 1950
§  Mulai siding pada 10 November 1956, namun sampai ’58 blm ada kemajuan
§  Perdebatan yang berkepanjangan
Ø  Pemberontakan PRRI dan Permesta
Ø  Krisis politik dalam negeri
Ø  22 April 1959 à Pidato Ir. Soekarno mengusulkan UUD 1945 sbg UUD yg tetap
Ø  Pemungutan suara:
o   29 Mei ’59: tidak mencapai quorum (kata sepakat) karena anggota banyak yg tidak hadir
o   2 Juni ’59: reses untuk selama-lamanya
§  Tindakan Inkonstitusional:
Ø  3 Juni ’59 A.H. Nasution à larangan kegiatan politik atas nama Penguasa Perang Pusat (Peperpu)

Ø  Dekrit Presiden 5 Juli 1959
o   Karena: Kegagalan konstituante menyusun UUD
o   Dibubarkan konstituante
o   Berlaku kembali UUD ‘45
o   Tidak berlaku UUDS
o   pembentukan DPAS dan MPRS
o   Akibat:
·         Peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin
·         Menyelamatkan negara dari perpecahan
·         Memberikan UUD yg jelas
·         Pembentukan MPRS dan DPAS yg lama tertunda
·         Kekuasaan terlalu besar kpd presiden (-)
·         Peluang bagi kalangan militer u/ terjun ke bid. Politik (-)
E.    Ekonomi Indonesia
§  UU  No. 19 tahun 1945: mengenai nilai tukar mata uang ORI
§  1 Oktober 1946: Uang kertas baru  ORI (u/ mengatasi inflasi)
§  Perpu No. 2 tahun 1946: Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi
§  Plan Kasimo:
Ø  Pemberian bantuan bagi para petani dan pemilik tanah.
Ø  Perbaikan dalam bidang pertanian
§  Gunting Syafrudin
Ø  Pemotongan nilai tukar rupiah, hingga nilai tukarnya ½ à karena defisit 5,1 M
§  Ekonomi Ali Baba/Iskaq Cokrohadisuryo
Ø  Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina
§  Gerakan Benteng/Soemitro Djoyohadikusumo
Ø  Bantuan kredit/pinjaman bagi pengusaha
Ø  Masyarakat/golongan pengusaha/pedagang

INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

è Tahun 1959 – 1966
è Terpimpin = amat mengandalkan kememimpinan Presiden (Sentralisasi)
è Presiden berkuasa mutlak, kepala negara dan pemerintahan
è Sistem pemerintahan Presidensial
è Parpol dominan = PKI
è Gelar Presiden: Paduka YM, PBR
è Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada dibawah presiden
è Partai terkuat: PKI
è Bergabung dalam NEFO
è Dasar negara USDEK
è Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI

A.   Penataan Kehidupan Politik
§  Berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945
§  Menyimpang dari demokratisasi à sentralisasi (pemusatan pd presiden)
§  Pembentukan MPRS
Ø  Penpres No. 2 tahun 1959

Ø  Syarat anggota:
o   Setuju kembali UUD 1945
o   Setia kepada perjuangan RI
o   Setuju kepada manifesto politik
Ø  Jumlah anggota:
o   61 anggota DPR
o   94 utusan daerah
o   200 orang wakil golongan

Ø  Tugas: menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Ø  Tiga kali sidang umum di Gedung Merdeka, Bandung
o   Manifesto politik sbg GBHN
o   Pengangkatan Ir. Soekarno sbg presiden seumur hidup
o   Pidato Berdiri di atas Kaki Sendiri sbg pedoman revolusi dan politik luar negeri
§  DPR menjadi DPR-GR (Gotong Royong)
Ø  Penolakan DPR thd RAPBN tahun 1960
Ø  Anggota, aturan dan tata tertib ditentukan oleh presiden
Ø  Tugas DPR-GR:
o   Melaksanakan manifesto politik
o   Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
o   Melaksanakan demokrasi terpimpin
§  Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)

Ø  Penpres No. 3 tahun 1959
Ø  Anggota:
o   Ketua: Ir. Soekarno
o   1 wakil ketua
o   12 wakil partai politik
o   8 utusan daerah
o   24 wakil golongan


Ø  Tugas: memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kpd pemerintah
Ø  Ditempatkan dibawah pemerintah, karena DPAS yg mengusulkan pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita sebagai GBHN yg disebut Manifesto Politik Republik Indonesia

§  Pembentukan Kabinet Kerja
Ø  9 Juli 1959
Ø  Ketua: Ir. Djuanda
Ø  3 kali reshuffle sampai tahun 1964
Ø  Program:
o   Mencukupi kebutuhan sandang pangan
o   Menciptakan keamanan negara
o   Mengembalikan Irian Barat

§  Pembentukan Front Nasional

Ø  Penpres No. 13 tahun 1959
Ø  Tujuan: menyatukan segala bentuk potensi nasional mjd satu kekuatan menyukseskan pembangunan
Ø  Ketua: Ir. Soekarno
Ø  Tugas:
o   Menyelesaikan revolusi nasional
o   Melaksanakan pembangunan
o   Mengembalikan Irian Barat

§  Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Dapernas)
Ø  Ketua: Moh. Yamin
Ø  Tugas: menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional sekaligus menilai pelaksanaannya
Ø  1963: Dapernas à Bappenas (Badan Perancang Pembangunan Nasional)
Ø  Tugas Bappenas:
o   Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan pendek
o   Mengawasi pelaksanaan pembangunan
o   Menilai hasil kerja mandataris MPRS
§  NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis)
Ø  Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara
Ø  Cerminan berbagai paham golongan dalam masyarakat/mempersatukan berbagai faham
Ø  Memperkuat Ir. Soekarno
Ø  Ditolak oleh kalangan universitas dan ABRI
Ø  Dimanfaatkan o/ PKI:
o   Menyimpang dari kehidupan berbangsa
o   Berusaha menggeser Pancasila dgn Nasakom
§  RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional)
Ø  Memperkuat Ir. Soekarno à gelar Panglima Besar Revolusi (PBR)
Ø  Seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional (PBR)
Ø  Lembaga tinggi dan tertinggi negara ditempatkan dibawah pemerintah
Ø  Kehidupan partan dibatasi Penpres
Ø  Dari 28 partai à 11 partai
Ø  Masyumi dan PSI bubar tgl 17 Agustus 1960 krn anggota terlibat PRRI dan Permesta, Murba dan BPS juga bubar
§  Dampak politik lain:
Ø  Melaksanakan politik mercusuar/mendirikan bangunan/gedung yg  berukuran besar/spektakuler
Ø  Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora)
Ø  Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur (NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara yg berfaham  sosialis komunis)
Ø  Hubungan diplomatik 5 negara, poros Jakarta – Peking – Phnompenh – Hanoi Pyongyang (IND – RRC – Vietnam Utara – Kamboja –  KORUT)
Ø  Stabilitas politik dan keamanan negara terganggu
Ø  Peristiwa G30S/PKI
§  Dampak Ekonomi:

Ø  terpimpin,komando,terpusat
Ø  Sanering = pemotongan nilai tukar mata uang kertas
Ø  Pembekuan simpanan nasabah bank mulai  Rp 25.000 keatas
Ø  Produksi barang/senjata dari Cina dan Rusia masuk ke Indonesia
Ø  Depernas = rancangan pembangunan semesta pola 8 tahun
Ø  Deklarasi ekonomi
Ø  Krisis Ekonomi

§  Sosial budaya liberal:
Ø  Masuknya budaya Eropa dan USA (musik, makanan dan  busana)
Ø  Kebebasan berpolitik dan berkreasi
§  Sosial budaya terpimpin:
Ø  Budaya Eropa/USA dilarang
Ø  Budaya Nasional/Daerah berkembang pesat
Ø  Politik dibatasi Penpres


EKONOMI INDONESIA SAMPAI TAHUN 1965
A.   Keadaan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan
§  Pada masa penjajahan Jepang seluruh potensi ekonomi Indonesia dieksploitasi
§  Inflasi yg berat à peredaran mata uang Jepang yg tdk terkendali, kas negara kosong, pajak dan bea masuk tidak ada, pengeluaran bertambah
§  Belum ada mata uang à menggunakan mata uang De Javasche Bank dan Jepang
§  Blokade ekonomi o/ Belanda (Nov ’45)
Ø  Mencegah masuknya senjata
Ø  Mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan pengusaha asing
Ø  Melindungi Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan yg dilakukan o/ bukan bangsa Indonesia à menjatuhkan RI yg baru berdiri dgn senjata ekonom
B.   Upaya Mengatasi Kesulitan Moneter
§  Pinjaman Nasional
Ø  Menteri Keuangan Ir. Surachman atas persetujuan BP KNIP
Ø  Dibayar dalam waktu 40 thn
Ø  Kesulitan: munculnya mata uang NICA
Ø  Pembuatan ORI/Oeang Republik Indonesia (Okt ’45)
Ø  Pembentukan BNI (1 Nov ’46)
Ø  Shomin Ginko à BRI à Prototip bank negara
Ø  Tugas bank negara: mengatur nilai tukar ORI dgn valuta asing yg ada di Indonesia
§  Menembus Blokade Ekonomi Belanda
Ø  Politis:
o   Bantuan beras sebanyak 500.000 ton ke India à bantuan bahan pakaian dari India
o   India mjd negara Asia yg paling aktif membantu Indonesia di forum internasional
Ø  Ekonomis:
o   Hubungan dagang langsung dgn luar negeri à BTC (Banking and Trading Corp.) kontak dengan Isbrabsten Inc. (perusahaan swasta Amerika) yg membeli barang eksor Indonesia (gula, teh, karet, dll.)
o   Indoff/Indonesia Office di Singapura à memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia dan mengendalikan penembusan blokade ekonomi Belanda dan usaha barter.
C.    Nasionalisasi Ekonomi
§  Plan Kasimo
Ø  I.J. Kasimo sbg Menteri Urusan Bahan Makanan (’48-’50)
Ø  Menciptakan swasembada pangan dgn petunjuk pelaksanaan praktis
o   Anjuran u/ memperbanyak kebun bibit padi unggul
o   Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
o   Usaha menanami tanah kosong (terutama Sumatera Timur)
o   Transmigrasi 20 jt penduduk Jawa ke Sumatera u/ 10-15 thn
§  Gunting Syafrudin
Ø  Menteri Keuangan Syafrudin Prawinegara à 19 Maret ‘50
Ø  u/ menanggulangi defisit 5,1 M
Ø  Mengubah nilai uang Rp2,50 keatas menjadi setengahnya
Ø  Keuntungan:
o   Mengurangi jmlh uang yg beredar
o   Pemerintah mdpt kepercayaan Belanda dgn pinjaman Rp 200 juta
§  Gerakan Benteng
Ø  Kabinet Menteri Perdagangan Natsir. DR. Sumitro Joyohadikusumo
Ø  Menumbuhkan kelas pengusaha di Indonesia
Ø  Struktur ekonomi kolonial à nasional
Ø  Tidak berhasil:
o   Pengusaha terlalu bergantung pd pemerintah
o   Didominasi o/ partai politik (penyalahgunaan)
§  Ali Baba
Ø  Mr. Iskaq Cokrohadisuryo
Ø  Ali = pengusaha pribumi + Baba = pengusana non-pribumi bekerjasama memajukan ekonomi Indonesia
Ø  Bantuan kredit melalui bank
Ø  Tidak berhasil: pengusaha pribumi tidak dpt bersaing dgn pengusaha non-pribumi yg lebih berpengalaman
§  Pengambilalihan Perusahaan Belanda
Ø  700 buah perusahaan Belanda diambil alih à pemogokan buruh secara menyeluruh pada perusahaan Belanda
Ø  PP No. 23 tahun 1958
Ø  Dipindahkan pusat lelang tembakau, Amsterdam (Belanda) à Bremen (Jerman)
§  Sistem Ekonomi Terpimpin
Ø  Presiden scr langsung mengatur ekonomi
Ø  Terpusat pada pemerintah pusat à menurunnya kegiatan perekonomian
Ø  Inflasi thn 1965 = 650%
Ø  Tidak berhasil:
o   Penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih politis & tanpa kendali
o   Tdk ada ukuran yg objektif dalam menilai usaha/hasil orang lain

No comments:

Post a Comment